Sejarah Kota Makassar termasuk sejarah perkembangan
kota dan arsitekturnya, dimulai dari Fort
Rotterdam yang dipilih Belanda sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan
militer. Fort
Rotterdam mengalami perombakan besar -besaran di tahun 1673, setelah VOC mengambil alih dari Kerajaan Gowa Tallo.
Benteng dibangun dan diperkuat dengan dinding batu setebal
dua meter dan tinggi tujuh meter. Perombakan benteng ini menyebabkan bentuk
arsitektur lama benteng hilang dan gambar aslinya tidak didapatkan. Fort Rotterdam inilah yang merupakan elemen pertama
pembentukan kota kolonial Makassar.
Fort Rotterdam menjadi bangunan
termegah dan terindah di akhir abad ke -17. Benteng ini disebut dengan
“Kasteel” atau “Puri” karena fungsinya sebagai permukiman pejabat tinggi
Pemerintah Belanda. Benteng ini sebetulnya berfungsi sebagai benteng
pertahanan. Di dalam benteng terdapat beberapa unit bangunan antara lain
gereja, gudang mesiu, kediaman gubernur, kantor gubernur, balai kota, kediaman
pendeta, kantor kepala bagian perdagangan, kantor pusat perdagangan, barak
militer, dan gudang-gudang (gudang kapal, gudang batubara dan gudang untuk
barang dagangan). Di sekeliling benteng terdapat parit keliling yang fungsinya
untuk memutus hubungan penduduk di dalam benteng dengan dunia luar dan
menghindari serangan penduduk lokal, dari arah utara, timur dan selatan.
Rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
untuk melakukan revitalisasi kawasan Fort Rotterdam atau yang juga dikenal
dengan sebutan benteng Ujungpandang, merupakan langkah positif yang perlu
mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari
fakta sejarah bahwa Fort Rotterdam memiliki peranan penting dalam perjalanan
Makassar sebagai sebuah Kota. Mengacu pada data sejarah maupun arkeologi,
pemukiman di kota Makassar memang berawal dari Fort Rotterdam kemudian menyebar
ke bagian utara, selatan, dan timur benteng. Oleh karena itu sudah sewajarnya Fort
Rotterdam dilestarikan, salah satunya dengan melakukan revitalisasi, dengan
catatan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini UU
No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
serta sesuai dengan konsep pelestarian dan berdasarkan pada hasil
penelitian dan kajian keilmuan.
Kehadiran Fort Rotterdam,
termasuk bangunan-bangunan
bernilai historis dan arsitektonis yang ada di kota Makassar, menampilkan cerita visual yang
menunjukkan sejarah dari kota Makassar, mencerminkan perubahan-perubahan waktu tata cara
kehidupan dan budaya dari penduduknya. Tanpa adanya warisan arsitektur yang
terpelihara masyarakat akan merasa terasing dari asal-usul lingkungannya, tidak
punya orientasi pada masa lampau. Warisan budaya kota atau yang disebut dengan urban
heritage adalah objek-objek dan kegiatan di perkotaan yang memberi karakter
budaya yang khas bagi kota yang bersangkutan.
Dalam dunia pelestarian, berbagai negara di dunia sudah memiliki piagam yang menjadi pedoman dalam pelestarian dan telah diakui oleh organisasi internasional, seperti UNESCO dan ICOMOS. Beberapa piagam yang dikenal dan menjadi referensi di dunia seperti the Venice Charter (1964-1965) dan the Burra Charter (1979) belum membahas tetang desain bangunan baru pada kawasan pelestarian. Beberapa piagam lainnya di dunia mengakomodasi desain bangunan baru, seperti terdapat pada Rekomendasi UNESCO (1976), Piagam Washington (1987), dan The World Heritage Cities Management Guide (1991). Sedangkan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003) yang telah dideklarasikan pada akhir tahun 2003 juga mengakomodasi pembangunan baru atau “pengembangan secara selektif”.
Revitalisasi sebenarnya adalah suatu usaha untuk
menghidupkan kembali atau meningkatkan kualitas dari suatu obyek atau kawasan
yang telah kehilangan atau merosot nilai-nilai historik ,estetik, dan
ekonomiknya, sehinggga dihasilkan suatu kualitas lingkungan yang lebih baik. Hasil penelitian terhadap konsep revitalisasi
menunjukkan bahwa revitalisasi dapat; menunjang penyempurnaan RUTRK, menunjang
pariwisata, bermanfaat dalam perencanaan kawasan kota lama serta membantu
pemerintah daerah yang sedang mengalami dilema pembangunan kawasan waterfront.
Dengan demikian, revitalisasi kawasan
Fort Rotterdam syah-syah saja untuk dilakukan, tetapi yang perlu dipertegas
disini jangan sampai revitalisasi yang dilakukan mengurangi atau bahkan
menghilangkan hak-hak publik terhadap Fort Rotterdam dan kawasan sekitarnya.
Fort Rotterdam dengan kandungan nilai penting sejarah,
budaya, dan ilmu pengetahuan jika dikaitkan dengan perjalanan sejarah bangsa
ini layak masuk dalam peringkat nasional cagar budaya. Dan tentu saja, pemanfaatan
yang berwawasan pelestarian yang paling tepat dilakukan adalah menjadikannya
sebagai objek wisata budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan yang bertaraf
internasional. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil, diberbagai belahan bumi
ini, banyak warisan budaya yang kemudian dikembangkan menjadi objek wisata
budaya yang karena dikelola dengan benar menjadi objek wisata budaya bertaraf
internasional, misalnya Acropholis di Yunani, Pompeii, di Itali, Taj Mahal di
India, dan banyak tempat lainnya di
dunia. Mari kita belajar dari mereka, keunikan sejarah, budaya dan ilmu
pengetahuan yang terkandung di benteng Rotterdam dan warisan budaya lain di kota tercinta
inilah yang menjadikan Makassar dan juga Sulawesi Selatan berbeda dengan tempat
lain.
Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan Fort Rotterdam, dukungan
setiap pihak yang terkait menjadi hal yang wajib, terutama terkait dengan
dukungan pendanaan yang memang menjadi hal yang diperlukan dalam kegiatan
pengelolaan ini. Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kota Makassar harus memiliki komitmen yang
tinggi dalam upaya revitalisasi
kawasan Fort Rotterdam yang sementara berjalan ini.
Sinergisitas setiap pihak terkait tentunya akan memudahkan pencapaian tujuan revitalisasi Fort
Rotterdam yang berdampak pada peningkatan kesadaran akan cagar budaya dan
kesejahteraan masyarakat.
Kelemahan umum yang dijumpai pada pada manajemen
pengelolaan situs dan cagar budaya adalah kecenderungan pihak pengelola untuk
memperlakukan situs dan cagar budaya sebagaimana layaknya sumberdaya yang
terbaharui, bahkan tidak jarang dijumpai dilakukan modernisasi situs maupun
temuannya. Jika disadari, peristiwa ini justru telah menghilangkan nilai budaya
dan historis yang dikandungnya. Terlebih lagi dalam perspektif pendidikan dan
ilmu pengetahuan, situs hanya bermanfaat jika masih berada pada kondisi yang sebenarnya.
Sebuah benda cagar budaya atau situs memiliki nilai hanya jika masih dijumpai
dalam keadaan utuh bentuknya (form),
bahan (material), tata letak (setting), dan juga teknik pengerjaannya
(workmanship). Hal inilah yang harus
diperhatikan dalam upaya revitalisasi kawasan
Fort Rotterdam ini.
Dengan
kata lain, kegiatan revitalisasi
ini diharapkan dapat memberikan
perlindungan secara fisik pada Fort
Rotterdam dan kawasannya.
Kedua, Membuka peluang pengelolaan sumberdaya budaya di khususnya di Kota
Makassar dan umumnya di Provinsi
Sulawesi Selatan, secara profesional dan berkelanjutan dengan tetap mengacu
pada konsep pelestarian. Ketiga, Mendukung program pengembangan pariwisata di Provinsi Sulawesi
Selatan yang berorientasi pada wisata sejarah dan budaya dalam konteks urban heritage tourism. Sehingga apa yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi
Selatan pada saat peletakan batu pertama penataaan ruang terbuka hijau dan
revitalisasi kawasan Fort Rotterdam, yaitu menjadikan Fort Rotterdam sebagai landmark dan magnet pariwisata Sulawesi
Selatan dapat terwujud.
